Cash Opname dan Stock Opname (COSO)
Senin, 20 Januari 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengadakan Entry Meeting pelaksanaan COSO di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname (COSO). Cash Opname bertujuan untuk memastikan pengelolaan kas yang dikelola oleh perangkat daerah dan kecamatan sesuai dengan ketentuan. Proses ini mencakup pencocokan saldo kas yang ada di buku dengan saldo kas fisik yang tersedia, serta memastikan adanya prosedur pencatatan yang sesuai. Selain itu, pemeriksaan ini juga menilai kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.
Stock Opname, di sisi lain, bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan keberadaan aset tetap maupun persediaan di perangkat daerah dan kecamatan. Pemeriksaan ini melibatkan inventarisasi fisik barang, pencocokan data dengan catatan administrasi, serta penilaian atas pengelolaan dan pemanfaatan aset yang ada. Inspektorat juga mengidentifikasi potensi penyimpangan seperti barang yang hilang, tidak digunakan, atau belum tercatat. Hal ini penting untuk menjaga agar aset-aset milik pemerintah daerah tetap terkelola dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian negara.
Hasil dari pemeriksaan COSO ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan perangkat daerah dan kecamatan terhadap peraturan yang berlaku. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat diharapkan dapat membantu perangkat daerah dan kecamatan memperbaiki tata kelola keuangan dan aset mereka. Selain itu, pemeriksaan ini juga menjadi upaya preventif untuk mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya pemeriksaan berkala seperti ini, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih baik dan efisien demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
