Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui MCSP Bersama KPK RI
Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kehadiran KPK RI sebagai mitra dalam proses evaluasi memberikan dorongan kuat agar seluruh perangkat daerah semakin optimal dalam melaksanakan program pencegahan korupsi.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat Inspektorat Daerah, perwakilan perangkat daerah terkait, serta tim dari KPK RI. Diskusi yang dilakukan menitikberatkan pada pemetaan capaian indikator MCP yang telah dilaksanakan, serta identifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang masih dihadapi di lapangan. Dengan demikian, proses perbaikan dapat dirumuskan secara tepat sasaran, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Dalam kesempatan ini, KPK RI menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. MCP sebagai instrumen monitoring diharapkan tidak hanya menjadi formalitas laporan, tetapi mampu diimplementasikan dalam setiap aspek pelayanan publik. Oleh karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk mengawal dan memfasilitasi proses evaluasi ini. Melalui peran pengawasan intern, Inspektorat akan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dari KPK dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah secara efektif. Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Inspektorat dengan perangkat daerah dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Dari hasil diskusi, diperoleh beberapa poin tindak lanjut yang harus segera ditindaklanjuti. Antara lain, peningkatan kualitas data dukung, perbaikan proses administrasi, serta penguatan kapasitas SDM di perangkat daerah agar lebih responsif terhadap indikator MCP. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mendukung perbaikan tata kelola, sehingga setiap langkah yang dilakukan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen terhadap agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Dengan dukungan KPK RI, diharapkan upaya perbaikan tata kelola melalui MCP dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
